Jakarta, CNBC Indonesia – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak menyertakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam visi-misi dan program kerjanya. Dua ekonom sepakat proyek IKN akan tetap berlanjut meskipun Anies-Imin terpilih. Dampak dari absennya proyek IKN hanya akan terlihat dari sisi anggaran.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa ketiadaan program pembangunan IKN dalam visi-misi pasangan ini akan berdampak pada anggaran yang dialokasikan untuk proyek IKN. Jika proyek IKN tidak menjadi prioritas, maka anggaran untuk pengerjaan proyek tidak akan sebesar yang diprioritaskan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Konsekuensinya adalah dukungan APBN terhadap pembangunan IKN pasti akan berbeda, dukungan APBN akan lebih kuat untuk Ganjar-Mahfud karena mereka akan melanjutkan proyek tersebut mungkin dengan anggaran yang lebih besar dari Jokowi,” ujar Tauhid yang dikutip pada Minggu (29/10/2023).
Meski demikian, Tauhid meyakini pembangunan IKN tidak akan dihentikan oleh pasangan calon presiden manapun. Hal ini dikarenakan biaya pembangunan yang sudah berjalan akan semakin besar jika dihentikan. Selain itu, pembangunan IKN juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Meskipun tidak masuk ke dalam visi-misi Anies, tetapi dia pasti memiliki versi teknokratiknya yang memasukkan IKN ke dalamnya. Namun, karena tidak masuk dalam visi-misi, bisa jadi IKN tidak menjadi prioritas karena tidak disebutkan secara jelas,” ungkap Tauhid.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, tidak masuknya IKN dalam visi misi Anies-Muhaimin menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunan tersebut. Jika pembangunan IKN tidak menjadi prioritas, maka pengalokasian anggaran untuk proyek tersebut juga tidak akan menjadi prioritas, sehingga akan mempengaruhi proses pembangunan yang sudah berjalan. Namun, tidak berarti pembangunan IKN akan dihentikan sepenuhnya oleh Anies-Muhaimin.
“Dengan tidak masuk dalam visi misi, jelas IKN bukan menjadi prioritas bagi pasangan ini, meskipun proyek ini mungkin akan dilanjutkan. Tapi saya rasa tidak berarti langsung dihentikan,” tutur Faisal.
Namun, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menganggap wajar jika Anies-Muhaimin tidak memasukkan program pembangunan IKN dalam visi, misi, dan program kerjanya. Hal ini dikarenakan biaya yang harus ditanggung oleh APBN akan sangat tinggi.
“Karena IKN masih cukup kontroversial, termasuk pembiayaannya yang ditanggung oleh APBN. Sementara para calon presiden membawa program-program baru yang membutuhkan biaya juga, maka harus memilih antara melanjutkan IKN atau membatasi rasio utang atau sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 7%,” ucap Bhima.
Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin memang tidak memasukkan pembangunan IKN dalam visi, misi, dan program kerjanya. Mereka hanya menegaskan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan menjadi tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri.
“Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan, setiap kawasan di Indonesia harus ditingkatkan perannya sebagai sayap kemajuan,” seperti yang tertulis dalam dokumen visi, misi, dan program kerja mereka pada Selasa (24/10/2023).
Terdapat 9 program pembangunan kawasan Kalimantan yang mereka pasangkan, yaitu menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau termasuk pemberian insentif bagi yang menjaga hutan dan reboisasi. Selain itu, mereka juga ingin menjadikan Kalimantan sebagai sumber energi terbarukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan sawit untuk pembangkit listrik tenaga biomassa, dan pengembangan panel surya.
(wur)
