Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom dan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, percaya bahwa program makan bergizi gratis adalah bentuk investasi yang efektif bagi negara untuk meningkatkan nutrisi masyarakatnya.
Sachs menyampaikan pendapatnya saat menghadiri seminar publik dengan tema “Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Seumur Hidup dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, yang informasinya dipublikasikan di website prakerja.go.id.
“Program ini adalah ide yang sangat baik dan efektif dalam meningkatkan nutrisi masyarakat yang dilakukan oleh negara. Dengan dimulai sejak usia dini dan melibatkan program makan sekolah,” kata Sachs seperti yang dilansir pada Senin (8/7).
Meskipun program makan bergizi gratis diakui tidak murah, namun jika dijalankan dengan baik maka itu akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Sachs juga menjelaskan sejumlah dampak dan manfaat dari program ini, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, yang dapat mencegah stunting dan kekurangan gizi, yang dapat berdampak pada perkembangan gizi dan mental.
“Program ini juga mendukung proses belajar-mengajar dan menciptakan tenaga kerja berkualitas di masa depan,” tambahnya.
Implementasi program makan siang gratis ini juga membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs hadir sebagai kerangka kerja yang tepat untuk mengintegrasikan program-program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis. Dengan 17 tujuannya, SDGs menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” tandasnya.
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah mengumumkan program makan bergizi yang akan diberikan secara gratis kepada para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program ini.
