Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk mencetak 1 juta hektar sawah menuai kritik dari berbagai pihak. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada pada kawasan hutan adat dan terdapat nilai konservasi tinggi. Hal ini dianggap melanggar hak hidup masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup. Prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) juga tidak dilakukan sebelum memulai proyek ini.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengritik proyek tersebut, mengingat perlindungan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam di Merauke yang telah dilindungi sebelumnya. LBH Papua mencatat bahwa wilayah operasi 10 perusahaan pengemban PSN di Merauke masuk dalam wilayah perlindungan tersebut, yang menunjukkan bahwa proyek ini akan mengancam eksistensi lingkungan yang dilindungi.
Meskipun demikian, pemerintah terus meneruskan proyek PSN ini dengan optimisme untuk mencapai swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Walaupun ada desakan dari aktivis dan lembaga hukum Papua untuk menghentikan proyek ini, pemerintah terus mempercepat proyek tersebut dengan memperluas lahan pertanian dan mengoptimalkan hasil pertanian di Merauke.
Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-papua-desak-penghentian-proyek-satu-juta-hektar-sawah-di-merauke/7796417.html
