SAMARINDA – Ketua Pansus DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami BR Pane mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Bahjah di Cirebon, Jawa Barat.
Kunjungan Pansus tersebut dilakukan untuk melakukan studi perbandingan dan mendapatkan informasi terkait pengembangan pendidikan dan prosedur yang diterapkan di Pesantren Al-Bahjah yang dipimpin oleh Buya Yahya.
“Pesantren Al-Bahjah tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Pesantren ini juga tidak mengikuti program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pesantren (BOP), melainkan menggunakan dana dari jamaah,” kata Mimi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pondok Pesantren di Gedung D DPRD Kaltim.
Mimi mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memahami mekanisme pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Politisi PPP ini berharap pengalaman dari pesantren ini dapat memberikan masukan yang berguna untuk diterapkan di Provinsi Kaltim.
“Kami ingin mengetahui mekanisme yang ada di sana, agar bisa memberikan masukan dan dapat diterapkan di Kaltim,” ujar Mimi.
Selama pertemuan, Mimi menjelaskan bahwa hasil rapat Pansus dengan dinas terkait dan perwakilan pesantren di Kaltim dibahas mengenai jenjang pendidikan, pengelolaan tenaga pengajar, dan fasilitas yang ada di Pesantren Al-Bahjah.
“Pesantren Al-Bahjah di bawah bimbingan Guru Buya Yahya fokus pada pengelolaan sekolah formal berbasis boarding school mulai dari jenjang SD hingga SMA,” tuturnya.
Dalam hal tenaga pengajar, Pesantren Al-Bahjah memberikan gaji dalam bentuk “uang barokah” dan juga menyediakan fasilitas tambahan bagi semua tenaga pengajar, termasuk fasilitas wifi di pesantren.
“Selain itu, di dalam pesantren juga terdapat fasilitas wifi,” tambah Mimi.
Hal ini menjadi perbandingan dengan kondisi pesantren di Kaltim yang mungkin masih memiliki fasilitas yang kurang memadai.
“Hal ini akan menjadi gambaran untuk kedepannya. Fasilitas pesantren di Kaltim juga akan menjadi perhatian kami untuk menjadi topik diskusi berikutnya, karena kewenangan berada di pusat,” paparnya.
Dengan kunjungan ini, Pansus berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pengelolaan pendidikan pesantren yang berhasil, seperti Pesantren Al-Bahjah, untuk diterapkan di wilayah Kaltim. (ADS/DPRD KALTIM/hms)
