Komisi III DPRD Kalimantan Timur bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) wilayah Kaltim untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di Benua Etam.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, mengatakan bahwa sejumlah ruas jalan provinsi di Kaltim yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, pihaknya tetap berupaya agar infrastruktur di Kaltim dapat dibangun dengan baik.
Veridiana juga menyebutkan bahwa ada beberapa ruas jalan di Kaltim yang sedang diajukan untuk menjadi jalan nasional. Hal ini bertujuan agar perbaikan dan pembangunan akses jalan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan anggaran yang memadai.
Ia berharap agar pada tahun 2024, banyak anggaran dari pemerintah pusat dapat dialokasikan untuk Kaltim, terutama karena Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) di masa depan.
Veridiana menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.500 kilometer jalan di provinsi Kaltim yang rusak. Perbaikan jalan tersebut akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp2 triliun. Ruas jalan yang akan diperbaiki meliputi Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan kabupaten lainnya.
Tidak hanya itu, terdapat juga dana sebesar Rp8 triliun yang akan digunakan khusus untuk pembuatan jalan di wilayah IKN Nusantara.
Selain mengkoordinasikan perbaikan jalan, Veridiana juga menyoroti permasalahan jalan longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai diperbaiki setelah satu tahun terjadi. Ia mengharapkan agar penanganan terhadap jalan longsor tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di tempat lain.
Veridiana juga mengatakan bahwa dua lokasi yang sedang dipantau adalah jalan di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda, agar tidak terjadi peristiwa yang merugikan masyarakat. Perbaikan di kedua lokasi tersebut menggunakan anggaran dari APBD provinsi.
Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Mahakam Ulu dan Kutai Barat, Veridiana berharap agar infrastruktur jalan di Kaltim dapat segera diperbaiki dan diperluas aksesnya, sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi yang lancar dan nyaman.
Ia meyakini bahwa pemerintah pusat juga akan memperhatikan daerah Kaltim untuk mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat setempat.
