Menteri Pertanian Menjawab Krisis Pupuk: Dulu Debat, Sekarang Sudah Bisa Terima Pupuk dengan KTP
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuka suara mengenai krisis pupuk di kalangan petani. Hal ini sempat dibahas dalam Debat Capres dan Cawapres 2024 yang digelar perdana pada Selasa (12/12/2023).
Andi Amran menjelaskan masalah pupuk itu seharusnya tidak diperdebatkan, melainkan dilaksanakan. Sehingga saat ini menurutnya petani sudah bisa menerima pupuk subsidi hanya dengan menggunakan KTP.
“Gini pupuk itu tidak bisa diperdebatkan, tapi dilaksanakan. Memang berbeda tipe-tipe pemimpin, ada tipe pemimpin eksekutor melaksanakan bukan didiskusikan, emang ada orang suka debat. Jadi sebelum debat kami sudah buka, Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) yang kami ubah dan sudah bisa terima pupuk dengan KTP,” kata Andi Amran di Kementerian Pertanian, Kamis (14/12/2023).
Menurutnya statement dari salah satu pasangan calon itu bisa diterima melihat permasalahan pupuk sebelumnya. Namun saat ini dari hasil kerjanya pupuk subsidi langsung dipermudah bagi petani.
“Silahkan anda terima (statementnya) yang jelas pertama kami dilantik menteri, langsung bisa terima pupuk subsidi dengan KTP,” katanya.
Sebelumnya dalam debat Capres-Cawapres, Capres Nomor Urut 2 Prabowo mengatakan petani dan nelayan di Jawa Tengah sulit mendapatkan pupuk.
“Mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk jadi sebetulnya mereka ingin pupuk penanganannya disederhanakan saya kira mungkin bapak bisa jawab,” kata Prabowo.
Kemudian Respon dari Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dimulai dengan kelangkaan pupuk paling besar sebenarnya adalah di Papua, Sumatra Utara, NTT, NTB dan Kalimantan Timur. Tidak hanya pupuk, menurut Ganjar masalah juga terjadi pada kelompok bensin.
Soal petani, Ganjar mengungkapkan posisi Prabowo yang sebelumnya sebagai Ketua HKTI.
“Pak data petani kita tidak pernah beres maka kalau data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus sampai dan tepat sasaran pada saat yang sama kuota pupuk harus bisa teratasi dan saya telepon wapres untuk plus kasih tambahan, ini terjadi di seluruh Indonesia dan harus kita atasi,” papar Ganjar.
