Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan rencananya untuk mencairkan anggaran sebesar Rp 540 triliun dalam dua minggu terakhir tahun ini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
“Masa berakhir tahun ini masih tersisa setengah bulan hingga 29 Desember. Saya sampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan, kami akan membayar sebesar Rp 540 triliun untuk berbagai tagihan, maka itu operasi APBN kita dalam dua pekan ke depan akan sangat besar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (27/12/2023).
Sri Mulyani turun langsung ke lapangan untuk mengawasi proses ini. Dia meninjau langsung kinerja beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jakarta pada Jumat (22/12/2023). Beberapa kantor tersebut termasuk KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu mendorong pegawai DJPb untuk memberikan pelayanan prima dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Dia juga memotivasi pegawai KPPN untuk mengawal pelaksanaan APBN pada akhir tahun 2023 dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
Sri Mulyani juga berinteraksi dengan beberapa mitra satker, baik yang hadir secara langsung di area Stakeholders Lounge maupun melalui video conference untuk mendengarkan berbagai masukan dan kendala dalam pelayanan perbendaharaan negara.
Hingga 12 Desember 2023, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.588,2 triliun, atau 83,03% dari alokasi belanja negara tahun ini sebesar Rp 3.117,2 triliun. Menurut Kemenkeu, penyerapan belanja negara melambat karena belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) khususnya terkait subsidi dan kompensasi energi menjadi lebih rendah akibat dari harga minyak dunia yang menurun.
