Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang tengah berlangsung. Pemerintah, sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, mendukung tindakan tegas terhadap korupsi dalam segala bentuk di lembaga negara maupun BUMN.
Tak hanya fokus pada upaya penegakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sebagai langkah reformasi. Pertamina diminta untuk membersihkan operasinya guna membangun tata kelola yang baik dan profesional.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar. Reformasi sektor migas negara difokuskan untuk kepentingan publik, dengan tujuan membersihkan, menegakkan aturan, dan memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Pemerintah meyakini Pertamina sebagai aset nasional dan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia perlu dijaga dan diperkuat dalam tata kelolanya.
