Pemerintah memberikan respons terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, terungkap dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam melawan korupsi di lembaga negara dan BUMN. Pemerintah mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelola setelah kasus tersebut dan berharap perusahaan dapat menjadi lebih kuat dan profesional. Pertamina dianggap sebagai pilar utama perekonomian nasional, sehingga langkah pembersihan harus segera dilakukan untuk menjaga tata kelola perusahaan. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk merespons kasus ini dan menegaskan prioritas utama pemerintah adalah kepentingan rakyat. Segala upaya dilakukan untuk membersihkan dan menegakkan tata kelola sektor minyak di Indonesia, serta memastikan kepentingan rakyat terlindungi.
Upaya Bersih di BUMN: Tanggapan Istana pada Kasus Korupsi Minyak Mentah
