Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim mendukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional dalam upaya untuk mencapai Kemandirian Antariksa. Salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan yang tersebar di berbagai instansi.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan tersebar di instansi-instansi seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan, serta melibatkan BRIN/LAPAN, TNI AU, Kominfo, dan BSSN. Untuk menjembatani permasalahan ini, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu dihidupkan kembali.
Dewan ini akan berperan sebagai pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam tata kelola ruang udara dan ruang antariksa Indonesia. Komposisi dewan sebaiknya mencakup berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, unsur swasta, dan akademisi.
Mendorong keberadaan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah langkah mendesak untuk menegakkan kedaulatan negara di udara dan antariksa. Dalam situasi di mana ruang antariksa telah menjadi medan kontestasi geopolitik yang nyata, Indonesia perlu berperan aktif dalam tata kelola ruang udara dan antariksa.
Tanpa arsitektur strategi nasional yang solid dan koordinasi lintas sektor yang kuat, Indonesia akan terus menjadi pengguna pasif, bukan pemain aktif dalam dinamika global. Dukungan ini muncul karena pentingnya Indonesia untuk memahami bahwa kedaulatan negara juga harus mencakup udara dan antariksa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
