Kabar gembira datang dari Kalimantan Timur (Kaltim) dengan lonjakan indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Dari 73,81 pada tahun 2023 menjadi 86,31 di tahun 2024 dengan predikat A. Peningkatan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan Kemendagri di Balikpapan. Ismiati, yang mewakili Sekprov Kaltim, menyambut baik capaian tersebut sebagai hasil kerja keras tim reformasi birokrasi di provinsi dan kabupaten/kota. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama dari reformasi birokrasi adalah dampak positifnya terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Asisten Deputi Kemenpan RB, Agus Uji Hantara, menunjukkan bahwa Kaltim berada di jalur yang benar dalam reformasi birokrasi. Periode 2023–2024 dianggap sebagai momen penting dalam perjalanan reformasi birokrasi nasional dan langkah awal menuju fase baru. Selain itu, RB kini menjadi prioritas nasional ke-7 dalam RPJMN, menunjukkan pentingnya sinergi perencanaan dan anggaran dalam mendukung reformasi. Harapannya, implementasi reformasi birokrasi yang terencana dengan baik akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat secara langsung.
Diskusi terbuka antara tim reformasi di daerah dengan narasumber nasional di Rapat tersebut diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang sama tentang arah dan tujuan dari reformasi birokrasi, serta menggerakkan kesinambungan dalam upaya reformasi di seluruh daerah. Semua pihak diharapkan dapat mendukung dan melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan RPJMD dan rencana pembangunan lainnya untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
