Pemerintah Kota Bontang memutuskan untuk tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Alasannya adalah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, menegaskan bahwa Pemkot tetap mendukung program MBG yang merupakan inisiatif pemerintah pusat. Namun, dengan keterbatasan fiskal yang ada, daerah tidak bisa memaksakan diri untuk menanggung biaya program tersebut.
Neni menjelaskan bahwa Pemkot Bontang memilih untuk menjadi realistis dalam menghadapi situasi ini. Meskipun Kemendagri telah menginstruksikan partisipasi daerah dalam program MBG, namun kemampuan fiskal daerah tidak memungkinkan hal tersebut. Sebagai gantinya, Pemkot berharap alokasi anggaran tetap berasal dari pemerintah pusat.
Walaupun demikian, Neni tidak menutup kemungkinan Pemkot Bontang akan mendukung program MBG jika kondisi APBD membaik dan anggaran tidak dipotong. Saat ini, fokus Pemkot lebih pada program prioritas lokal seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Meskipun demikian, Pemkot terus berupaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan daerah dan keterbatasan fiskal yang ada.
