Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran mengadakan audiensi di Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa (7/10/2025). Mereka menuntut agar DPRD mendukung upaya mereka agar diakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pertemuan tersebut, para guru madrasah swasta menyoroti kesenjangan dalam status kepegawaian dan kesejahteraan mereka jika dibandingkan dengan guru di sekolah negeri. Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama mereka adalah agar guru madrasah swasta diangkat sebagai PPPK. Mereka merasa tidak adil karena guru honorer di sekolah negeri dapat diangkat sebagai PPPK setelah dua tahun pelayanan, sementara guru swasta yang sudah lama mengabdi belum mendapat kesempatan yang sama. Dede juga mengungkapkan bahwa kondisi honorarium para guru madrasah swasta sangat memprihatinkan. PGM juga mengharapkan adanya perlakuan khusus bagi guru madrasah swasta yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun, agar mereka mendapat prioritas dalam seleksi PPPK dan ASN. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut. Mereka akan mengirim surat kepada DPR RI dan kementerian terkait untuk mendukung aspirasi para guru madrasah swasta. Asep memberikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Dia juga menggarisbawahi peran penting para guru dalam pendidikan generasi di Pangandaran, serta memberikan komitmen untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka.
Komitmen DPRD Pangandaran untuk Guru Honorer: Solusi Terbaik
