Polemik seputar rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp6,8 miliar di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi topik hangat yang diperbincangkan di masyarakat. Banyak spekulasi yang muncul mengenai penggunaan anggaran tersebut, dengan dugaan bahwa dana tersebut akan digunakan oleh Ketua DPRD Kaltim. Namun, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut tidak khusus untuknya pribadi, melainkan untuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) secara keseluruhan. Proses pengadaan kendaraan dinas dilakukan dengan mengikuti regulasi yang berlaku dan melalui tahapan yang ketat. Mekanisme pembelian dilakukan dengan mematuhi Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB), serta melalui sistem e-katalog untuk memastikan harga yang sesuai dan mencegah pembengkakan anggaran. Selain itu, Hasanuddin juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dinas lama telah dilelang melalui Balai Lelang karena sudah usang dan memerlukan biaya perawatan tinggi. Namun, rencana pengadaan mobil dinas baru dinilai lebih efisien untuk menunjang mobilitas pimpinan daerah di tengah kondisi geografis Kaltim yang memiliki medan jalan yang menantang. Dengan demikian, rencana ini dipandang perlu untuk mendukung kegiatan operasional dan mobilitas pimpinan daerah yang bertugas di Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim Bantah Isu Mobil Dinas Rp6,8 Miliar: Fakta Terbaru
