Topik konservasi selama ini sering dipandang sebagai upaya menjaga satwa langka dan hutan yang semakin menipis. Pembicaraan pun kebanyakan berputar di seputar kerusakan habitat alami, seberapa kritis jumlah fauna tertentu, serta ancaman konflik yang kerap timbul antara manusia dan satwa liar.
Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, terdapat aspek yang acapkali terlewatkan, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia sekadar sebagai penonton. Wahdi Azmi, seorang dokter hewan yang telah lama berkecimpung dalam upaya penanganan konflik manusia dan gajah di Sumatera, menyoroti hal ini secara gamblang. Dalam satu diskusi publik membahas kebijakan konservasi pemerintah, Wahdi menekankan bahwa keberhasilan konservasi amat bergantung pada peran dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.
Menurut Wahdi, selama masyarakat sekitar hutan tidak memperoleh manfaat nyata, maka upaya konservasi akan selalu terancam gagal. Sebab, inti dari tantangan di lapangan mayoritas bermuara pada perubahan lanskap yang tidak diikuti transformasi sosial dan ekonomi yang adil bagi warga. Ketika hutan tergantikan oleh perkebunan dan pemukiman, bukan sekadar satwa yang kehilangan ruang hidup, tapi warga juga menghadapi biaya hidup dan tekanan ekonomi yang melambung.
Dalam situasi demikian, pertemuan manusia dan satwa hampir tidak dapat dielakkan. Akan tetapi, permasalahan tidak semata-mata terletak pada benturan fisik antara keduanya, melainkan bagaimana manusia menafsirkan dan menanggapi konflik tersebut. Selama ini, kebijakan konservasi lebih banyak menggunakan pendekatan proteksi penuh; menerapkan zonasi kawasan lindung, membatasi aktivitas masyarakat, serta bertumpu pada seperangkat peraturan demi menjaga keutuhan ekosistem.
Sayangnya, strategi tersebut sering menimbulkan jarak dengan warga. Akibatnya, banyak penduduk sekitar hanya melihat konservasi sebagai hambatan, bukan peluang. Pembatasan akses terhadap lahan, terbatasnya penghidupan, dan meningkatnya risiko interaksi negatif dengan satwa, membuat konservasi semakin terasa asing bagi mereka.
Wahdi berpendapat, manusia sesungguhnya bagian utuh dari sistem lingkungan itu sendiri. Ia mengusulkan pendekatan integrasi, bukan proteksi sepihak. Yang dimaksud adalah penggabungan erat antara kepentingan konservasi, pengembangan ekonomi lokal, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Selama ketiga unsur ini tidak bersatu, upaya pelestarian terancam goyah dan rapuh.
Ide integrasi seperti ini terbukti efektif jika diterapkan pada skala lebih luas, tidak hanya pada kasus konflik satwa liar. Di kawasan perbukitan Mega Mendung, Bogor—area strategis sebagai penyangga lingkungan di sekitar Jabodetabek—tekanan lahan kian berat karena alih fungsi. Dalam wilayah ini, Arista Montana dan Yayasan Paseban di bawah arahan Andy Utama mengembangkan praktik konservasi berbasis ekonomi sosial.
Alih-alih memisahkan pelestarian alam dari kegiatan sehari-hari, mereka mengintegrasikan pertanian organik yang melibatkan masyarakat secara aktif. Para petani lokal tidak sekadar bercocok tanam, tetapi juga didampingi untuk memahami pertanian ramah lingkungan yang menjaga kualitas alam tanah dan air. Di sini, keseimbangan ekosistem bukan hanya urusan ekologis, melainkan fondasi produktivitas ekonomi harian mereka.
Secara perlahan, strategi ini menggeser paradigma konservasi. Konservasi bukan lagi dianggap pembatas, namun pondasi sistem ekonomi desa. Akan tetapi, perubahan positif ini memerlukan penopang berupa peningkatan kapasitas masyarakat. Yayasan Paseban berperan besar menyediakan pelatihan, mulai dari teknik bertani berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, hingga edukasi untuk generasi muda. Dengan demikian, pemahaman konservasi bukan cuma teoritis, tetapi terwujud dalam praktik nyata sehari-hari.
Transformasi semacam inilah yang akhirnya menempatkan warga sebagai subjek utama pelestarian, bukan sekadar objek kebijakan. Jika menarik refleksi dari pengalaman Wahdi Azmi, pola integrasi di Mega Mendung sejatinya sejalan dengan pelajaran dari konflik di Sumatera: inti dari tantangan pelestarian selalu terletak pada relasi manusia dan lingkungan.
Di Sumatera, gesekan timbul kala tumpang tindih ruang hidup terjadi di tengah absennya solusi ekonomi terintegrasi. Sementara Mega Mendung membuktikan potensi konflik dapat diredam melalui konservasi yang menjadi motor ekonomi sosial warga. Baik di pegunungan Jawa maupun hutan Sumatera, kuncinya ada pada keterhubungan dan pelibatan aktif semua pihak.
Banyak contoh membuktikan, kegagalan konservasi bukan akibat lemahnya konsep, melainkan minimnya kapasitas lokal. Jika warga sejak awal tidak diberdayakan, tidak memiliki keterampilan cukup, ataupun tidak menikmati manfaat ekonomis, maka upaya pelestarian mudah kandas. Sebaliknya, ketika keterampilan, partisipasi, dan peluang ekonomi diperkuat, konservasi bisa menjadi kebutuhan bersama yang tumbuh alami tanpa ketergantungan pada intervensi eksternal.
Pengalaman lapangan dan diskusi gagasan seperti yang dilakukan Wahdi Azmi dan pelaku di Mega Mendung makin relevan menghadapi arus pembangunan yang mengancam kawasan-kawasan penting ekologi. Negeri ini tak cukup hanya memperluas zona konservasi; diperlukan pula model baru yang mampu menjembatani kebutuhan lingkungan dan hajat hidup manusia sekaligus.
Artinya, konservasi tak bisa dijalankan secara terpisah dari sistem ekonomi, sosial, dan pengetahuan lokal. Ia harus terintegrasi, menjadi kekuatan utama pengelolaan wilayah, bukan instruksi dari luar yang berasal dari atas meja. Jika tidak, upaya pelestarian hanya akan menjadi tindakan reaktif mempertahankan sisa kekayaan alam di tengah tekanan yang membesar.
Namun, dengan integrasi tepat, sebagaimana dicontohkan para pegiat di Sumatera atau Bogor, konservasi berpeluang menjadi fondasi peradaban lestari. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan sekadar bagaimana cara efektif menjaga lingkungan, tetapi bagaimana membuat manusia merasa ikut memiliki alasan untuk mempertahankannya bersama-sama.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
