Kondisi Keuangan Kota Bontang yang Sulit
Pemerintah Kota Bontang dihadapkan pada tantangan berat akibat kondisi keuangan daerah yang semakin ketat. Menyikapi pembatasan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, harus memprioritaskan program yang paling vital bagi masyarakat.
Neni menegaskan bahwa penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama untuk kenyamanan penduduk Kota Taman. Dalam usulan kepada Pemprov Kaltim, Neni menginginkan fokus pada penyelesaian banjir melalui pembangunan dan perbaikan turap.
Sikap Realistis dalam Penentuan Prioritas
Meskipun pemerintah kota sadar akan keterbatasan fiskal yang dimiliki Pemprov Kaltim, Neni berharap usulan senilai Rp200 miliar dapat disetujui untuk kepentingan publik. Selain penanganan banjir, beberapa program lain yang disisipkan dalam usulan termasuk penanggulangan stunting dan renovasi rumah tidak layak huni.
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa batasan jumlah program dalam usulan Bankeu kali ini memang menjadi tantangan. Namun, pihaknya berupaya untuk menyertakan program-program yang benar-benar mendesak dan penting bagi masyarakat.
Penekanan pada Pembangunan Infrastruktur
Dari enam usulan yang diajukan, sektor Pekerjaan Umum mendominasi dengan empat paket kegiatan. Mayoritas fokus pada perbaikan drainase di titik-titik yang rawan genangan air. Usulan lainnya berfokus pada penanggulangan stunting dan program dari tingkat kecamatan atau distrik.
Meski demikian, Syahruddin mengingatkan pentingnya sikap realistis mengingat kondisi keuangan provinsi yang sedang terbatas. Tidak ada jaminan bahwa semua usulan akan disetujui mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
