Wah! Pemerintah Prabowo Diam-Diam Kembangkan Antariksa RI

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menempatkan ruang antariksa sebagai bagian dari agenda kedaulatan sekaligus peluang ekonomi nasional. Langkah tersebut diawali dengan pembentukan Direktorat Antariksa pada 2025 yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, mengatakan pengelolaan ruang antariksa menjadi semakin penting seiring pesatnya penggunaan satelit. Ia menyampaikan hal itu dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia di Menara Bappenas, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Ribuan satelit dan isu kedaulatan

Menurut Eka, perkembangan teknologi telah membuat langit dipenuhi banyak satelit yang memberikan beragam manfaat. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan pengaturan dan kedaulatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Jadi sekarang ini kan kita bicara masalah bumi, tapi ternyata sampai atas. Dan kalau kita lihat, yang atas ini belum ada yang mengatur. Dan kita kebayang dong semua di atas itu, di atas langit kita, itu tuh ada beribu-ribu satelit ternyata. Itu harus menjadi concern bagaimana nanti kedaulatan kita akan seperti apa,” ujar Eka.

Ia menilai isu ruang antariksa tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menyangkut posisi Indonesia dalam mengelola kepentingannya di tengah meningkatnya aktivitas di luar angkasa.

Peluang ekonomi di garis khatulistiwa

Selain aspek kedaulatan, pemerintah melihat antariksa sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi pada masa depan. Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dinilai dapat memberikan keuntungan dalam kegiatan peluncuran roket atau satelit.

“Itu yang misalkan, contoh paling gampang adalah, kita kan di garis khatulistiwa. Kalau kita ngeluncurin roket (satelit), itu paling enak di dekat garis khatulistiwa,” kata Eka.

Ia menyebut lokasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung fasilitas peluncuran. Eka juga mengingat kembali rencana peluncuran roket di Papua yang pernah mencuat karena lintasannya dinilai lebih efektif.

“Nah, itu harusnya bisa dicontohkan, bisa kita manfaatkan sebagai misalkan peluncuran. Maka dulu kan pernah ada tuh roket mau diluncurkan di Papua. Karena itu lebih efektif lintasannya,” ujarnya.

Masuk agenda jangka panjang

Pengembangan ruang antariksa tetap menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.

Pemanfaatan ruang antariksa telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045 sebagai salah satu megatren masa depan. Dokumen itu menyebut perekonomian antariksa berpotensi tumbuh signifikan dalam jangka panjang.

Berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045, ekonomi antariksa diperkirakan bernilai US$469,0 miliar pada 2021 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$1,0 triliun pada 2040. Dengan kurs Rp17.839 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp17.839 triliun.

RPJP Nasional 2025-2045 juga mendorong negara-negara untuk meningkatkan kapasitas eksplorasi luar angkasa, terutama melalui pengembangan teknologi mutakhir dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Source link