Sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali digelar pada Senin (4/12/2023) setelah jeda dua bulan akibat keadaan darurat pasca serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Menteri Kehakiman Israel Yaris Levin mencabut keadaan darurat yang efektif mulai 1 Desember.
Netanyahu pertama kali diadili pada Januari 2020 atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penyuapan. Dalam Kasus 1000, dia dituduh menerima hadiah dari pengusaha luar negeri. Dalam Kasus 2000, ia diduga mencari liputan menguntungkan di salah satu surat kabar utama Israel dengan imbalan membatasi liputan surat kabar saingan. Kasus paling serius, Kasus 4000, menuduhnya memberikan manfaat regulasi senilai lebih dari US$250 juta kepada temannya Shaul Elovitch, pemegang saham pengendali di perusahaan telekomunikasi Bezeq.
Menteri Kerja Sama Regional Israel David Amsalem mengkritik dimulainya kembali persidangan di masa perang. Netanyahu menyebut dakwaan tersebut sebagai “penjahitan” dan upaya elit liberal dan media Israel untuk menjatuhkannya. Pemerintahannya bahkan mengeluarkan undang-undang yang mencabut kewenangan pengadilan dalam menyatakan seorang perdana menteri tidak layak menjabat. Undang-undang ini telah menuai keberatan dan diuji coba di Mahkamah Agung.
