Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, saat ini tengah menghadapi tekanan dari Partai Republik untuk dilakukan penyelidikan pemakzulan terhadapnya. Ketua DPR AS, Mike Johnson, memberikan isyarat bahwa Partai Republik hampir mengadakan pemungutan suara resmi untuk meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadapnya.
“Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan saat ini,” kata Johnson saat tampil di Fox and Friends Weekend, akhir pekan lalu.
Partai Republik telah menghabiskan berbulan-bulan untuk menyelidiki urusan bisnis Biden dan putranya Hunter, dengan harapan menemukan bukti ketidakwajaran yang dapat digunakan sebagai dasar pemakzulan. Namun, seluruh anggota DPR belum melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan, karena beberapa anggota Partai Republik telah menyatakan keraguan terhadap cukupnya bukti untuk membenarkan tindakan tersebut.
Gedung Putih telah menolak upaya Partai Republik untuk memaksanya menyerahkan informasi, dengan mengutip pendapat tahun 2020 dari kantor penasihat hukum Departemen Kehakiman yang menyebutkan perlunya pemungutan suara penuh di DPR sebelum komite DPR dapat memaksa pembuatan dokumen atau wawancara.
Johnson, yang hadir bersama ketua konferensi Partai Republik, Elise Stefanik, menyatakan keyakinannya bahwa terdapat cukup suara untuk mengizinkan penyelidikan dan mengatakan bahwa ini adalah “langkah yang diperlukan” untuk mendapatkan informasi dari Gedung Putih.
Selain itu, para pemimpin Muslim Amerika di beberapa negara bagian penting juga menentang upaya Presiden Joe Biden untuk terpilih kembali karena dukungannya yang teguh terhadap perang Israel di Gaza. Kampanye #AbandonBiden dimulai ketika warga Muslim Amerika menuntut Biden menyerukan gencatan senjata pada tanggal 31 Oktober, dan telah menyebar ke beberapa negara bagian lainnya.
Penentangan dari populasi Muslim dan Arab Amerika yang cukup besar dapat menimbulkan tantangan terhadap prospek Electoral College presiden pada pemilu mendatang. Presiden dan Wakil Presiden AS dipilih oleh sekelompok “elektor” yang sebagian besar dipilih oleh partai politik di negara bagian tersebut.
Partai Republik juga telah menolak tekanan untuk menghentikan pertempuran secara permanen, dan Wakil Presiden AS Kamala Harris juga menegaskan pernyataan Biden bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri.
